“Kita harus bersyukur dipimpin oleh seorang Presiden yang berani melakukan efisiensi anggaran, memotong anggaran yang ada dalam “lemak-lemak birokrasi” …. baru sekarang kita punya presiden yang melakukannya (pemotongan anggaran) dengan sangat berani.”
Kalimat diatas adalah kalimat yang diucapkan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah ketika diwawancarai salah satu televisi swasta nasional. Seolah ingin memberitahukan kepada kita, saat ini Indonesia memiliki sosok yang demikian “heroik” mampu menabrak kemapanan yang selama ini tidak mampu ditembus oleh pemimpin-pemimpin (baca : presiden) sebelumnya. Ya kemapanan yang dimaksud adalah pemangkasan/pemotongan anggaran Kementerian dan Lembaga yang dianggap terlalu besar dan tidak efisien.
Atas alasan itulah kemudian sang Presiden melakukan efisiensi dengan memotong anggaran belanja Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah. Hebatnya, tidak ada satupun dari Kementerian, Lembaga dan Daerah yang berani bersuara untuk sekedar mempertanyakan alasan pemangkasan apalagi memprotesnya. Mungkin inilah yang menjadi latarbelakang pemikiran seorang Fahri Hamzah saat menggambarkan kehebatan sang Presiden yang nampaknya demikian kuasa tanpa tanding itu. pabrik sepatu cirebon
Lantas apakah yang dilakukan sang Presiden sudah benar-benar efisien hingga kebijakannya itu tak pantas dipertanyakan ? Mari kita ulas kebijakan ini perlahan-lahan untuk melihat seberapa efisien kebijakan efisiensi ini.
Penting untuk kita mengingat kembali bahwa Anggaran tahun 2025 sudah disusun dan ditetapkan oleh pemerintahan Joko Widodo yang mana didalamnya ada Prabowo Subianto (Menteri Pertahanan) dan Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan). Ya, keduanya terlibat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Tetapi anehnya, saat ini mereka pula yang harus berpikir keras untuk memangkas anggaran dengan dalih efisiensi.
Jika memang postur anggaran APBN 2025 tidak efisien, bukankah seharusnya mereka berdua (Prabowo Subianto dan Sri Mulyani) sudah mengetahuinya, kalau demikian kenapa tidak melakukan efisiensi saat itu juga ? jawabannya tentu sangat sederhana, karena saat itu Prabowo Subianto masih berstatus menteri sehingga harus mengamini apapun program yang dibuat oleh Joko Widodo sungguhpun tidak efisien sama sekali. Pertanyaannya, setelah menjadi Presiden, apakah Prabowo Subianto benar-benar melakukan efisiensi ? Hampir pasti jawabannya adalah tidak, apa buktinya, perhatikan penjelasan berikut ini.
Pertama, Prabowo Subianto membentuk kabinet yang sangat gemuk. Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka memiliki 48 menteri, 5 pejabat setingkat menteri dan 56 wakil menteri sehingga total menjadi 109 orang menduduki sejumlah posisi dalam kementerian dalam Kabinet Merah Putih.
Bandingkan dengan jumlah menteri pada masa pemerintahan Joko Widodo dimana pejabat menteri hanya sebanyak 34 orang dalam dua periode kepemimpinannya. Berdasarkan hal ini saja, kita tidak melihat adanya efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Pemecahan kementerian, penambahan institusi setingkat kementerian dan pengangkatan 56 orang wakil menteri secara otomatis akan memakan anggaran yang besar, mulai dari anggaran gaji, tunjangan, kantor dll otomatis bertambah 2-3 kali lipat.
Kedua, Efisiensi anggaran yang dilakukan hari ini sebagai akibat mengamini proyek-proyek mercusuar Presiden Jokowi, terlebih lagi hutang negara saat ini telah jatuh tempo dan harus dibayar tahun ini, nilainya pun fantastis yakni 1.300 triliun rupiah. Di sisi lain pendapatan dari sektor pajak menurun dan pos-pos anggaran pun mengalami kekacauan, namun demi melayani keinginan Presiden Jokowi, Menteri Keuangan Sri Mulyani (termasuk Prabowo Subianto/Menhan) tetap saja membagi-bagikan anggaran, padahal dia sangat tahu kondisi anggaran sangat sulit dan sudah seharusnya dilakukan penghematan dan ketika efisiensi itu dilakukan, rakyat didaerah yang mengalami kesusahan karena pemotongan dana transfer daerah.
Ketiga, Efisiensi dilakukan agar program ambisius Presiden Prabowo yang salah satunya adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat berjalan mulus. Tetapi apakah Presiden mengetahui bahwa demi program MBG itu banyak honorer yang dirumahkan karena daerah, kementerian dan lembaga tidak memiliki kemampuan untuk membayar upah para honorer. Sebut saja TVRI dan RRI sempat merumahkan 402 orang kontributor dan karyawannya atas nama efisiensi, meskipun kemudian terjadi dinamika yang lantas diputuskan tidak ada karyawan TVRI dan RRI yang dirumahkan.
Honorer yang mengabdikan dirinya pada pemerintah daerah sebut saja Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang merumahkan 240 orang honorer dan sebagian besarnya adalah tenaga pendidik serta berdampak pada kekurangan guru disekolah-sekolah dan mengganggu jalannya proses belajar mengajar. PPU mungkin hanya salah satu potret dari sekian banyak masalah honorer yang dirumahkan karena ketidakmampuan daerah untuk membayar para honorer.
Bayangkan, berapa banyak honorer yang tidak lolos dalam seleksi PPPK di seluruh Indonesia. Para honorer otomatis kehilangan mata pencaharian mereka untuk membiayai diri dan keluarga. Apa gunanya makan bergizi gratis di kala pagi, tetapi ketika pulang ke rumah anak-anak itu tidak bisa mendapatkan makanan yang layak di waktu siang dan malam hari karena orangtua mereka tidak punya cukup uang untuk membeli makanan yang bergizi. Jadi program MBG ini bagaimana konsepnya ?
Anggaran Kementerian, Lembaga dan Daerah dipangkas, tapi ada kementerian dan lembaga yang terkait pertahanan tidak dipangkas bahkan anggarannya sangat besar. Sebut saja Kepolisian, Badan Intelijen Negara (BIN) dan Kementerian Pertahanan. Bahkan jika melihat program Kementerian Pertahanan (Kemhan) akan menambah 100 Batalyon Teritorial Pembangunan dan lainnya. Disini jelas ada pemborosan anggaran yang demikian nyata. Kenapa yang lain diam, padahal ini jelas adalah militerisasi kebijakan publik yang dibalut dengan pemborosan anggaran. sewa avanza bulanan bandung
Keempat, program hilirisasi. Salah satu alasan pemangkasan anggaran selain MBG adalah program hilirisasi. Kita sudah mendengar tentang “hilirisasi” dan harapan terhadap serapan tenaga kerja yang mencapai puluhan ribu dan dikatakan dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Sayangnya, kita sudah menunggu hasilnya sejak era Presiden Jokowi dan hingga kini hanya sebuah nama tanpa dirasakan rakyat Indonesia.
Mungkin untuk daerah tertentu ini terasa, tapi bagi masyarakat Kalimantan Timur apa dampaknya ? nyaris tidak ada sama sekali. Padahal kalau berbicara sumbangsih Kaltim terhadap negara, setiap tahun Kaltim menyetor lebih dari 400 triliun tapi kembalinya ke Kaltim sangat ironis. Untuk wilayah seluas Kaltim hanya kembali sekitar 32 triliun, itupun harus dipangkas lagi. Belum lagi kita bicara daerah lain seperti Papua dan daerah lainnya.
Apa yang bisa kita harapkan dari efisiensi yang justeru menghadirkan dampak negatif bagi daerah, memperlambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Apalah artinya MBG yang hanya sehari sekali itu, jika pada akhirnya para orang tua tidak bisa memberi makan bergizi untuk anak-anak mereka dirumah.
Menjadi sangat miris ketika efisiensi anggaran dilakukan tetapi hanya berdampak pada sektor prioritas yang tidak memberikan dampak ekonomi secara luas.
Mungkin ada yang berkata, MBG itu akan membawa dampak terhadap ekonomi daerah, karena bahan makanan dibeli dari pedagang yang ada di daerah dan tenaga kerja akan diambil dari daerah tersebut. Pertanyaannya siapa yang bisa memastikan itu ? Sementara kita tahu bahwa program MBG itu dikelola perusahaan katering, dan belanja bahan makanannya pun tidak langsung kepada pedagang kecil dipasar. Dimana dampak ekonominya ? kita malah khawatir nantinya para pedagang kecil tidak kebagian komoditas untuk dijual karena sudah diborong oleh perusahaan katering yang mengelola MBG. Dapatkah pemerintah memastikan bahwa semua bahan makanan dibeli dari pedagang kecil sehingga benar-benar memberikan dampak ekonomi secara luas ? sulit dan rumit rasanya.
Jika efisiensi dilakukan secara proper dalam arti hanya pada kementerian dan lembaga atau jika pun harus memangkas anggaran daerah hanya sebatas anggaran yan tidak berkaitan dengan infrastruktur, mungkin bisa kita katakan bahwa efisiensi itu logis dilakukan. Tetapi jika berkaca pada kondisi hari ini, kita sangat pesimis, karena pemangkasan anggaran infrastruktur mencapai 34 persen.
Jika melihat angka prosentase pemangkasan anggaran berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-37/MK.02/2025 cukup banyak pos anggaran yang dipangkas yaitu :
- Alat Tulis Kantor = 90%
- Kegiatan Seremonial = 56,9%
- Rapat, Seminar dan Sejenisnya = 45%
- Kajian dan Analisis = 51,5%
- Pendidikan, Pelatihan dan Bimtek = 29%
- Honor Output kegiatan dan Jasa Profesi = 40%
- Percetakan dan Souvenir = 75,9%
- Sewa Gedung, Kendaraan dan Peralatan = 75%
- Lisensi Aplikasi = 21,6%
- Jasa Konsultan = 45,7%
- Bantuan Pemerintah = 16,8%
- Pemeliharaan dan Perawatan = 10,2%
- Perjalanan Dinas = 53,9%
- Peralatan dan Mesin = 28%
- Infrastruktur = 34,3%
- Belanja Lain = 59,1%
Angka-angka diatas jika diakumulasi dalam anggaran daerah, maka bisa jadi total anggaran yang dipotong mencapai 50% anggaran diluar belanja pegawai. Akan jadi apa Sewa mobil IKN kondisi daerah jika pemerintah pusat melakukan pemangkasan anggaran secara masif seperti ini tanpa mellihat kondisi daerah secara proporsional.
Daerah yang masih minim infrastruktur seperti di wilayah timur dan tengah Indonesia dan sebagian wilayah Sumatera akan semakin terbelakang karena pembangunan infrastruktur yang mengkoneksikan antar wilayah tidak dapat dilakukan secara konsisten karena ketiadaan anggaran.
Jika efisiensi dilakukan hanya terbatas pada anggaran non infrastruktur, saya kira ini logis karena tidak berdampak langsung terhadap masyarakat, namun ketika pemangkasan terhadap anggaran infrastruktur, menurut saya ini sama halnya pemerintah pusat membiarkan daerah tertinggal tetap tertinggal. Kalau demikian dimana letak keadilannya.
Oleh karena itu, sudah sepatutnya pemerintah daerah baik melalui asosiasi pemerintah kota dan juga asosiasi pemerintah kabupaten, serta seluruh lembaga legislatif di daerah bersuara untuk meminta pusat meninjau ulang kebijakan yang tak efisien ini.* Tempat Pabrik Sepatu Safety
