Indonesiakita-news – Penajam – Polemik pengusulan calon kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kembali mencuat. Kali ini, sorotan tidak hanya tertuju pada siapa saja nama yang masuk dalam bursa, tetapi juga pada sejauh mana proses seleksi benar-benar menentukan pejabat terbaik, atau sekadar menjadi formalitas administratif sebelum kursi diberikan kepada orang yang sudah dipilih.
Ketua LSM Guntur, Kasim Assegaf, mengingatkan Bupati PPU agar tidak menjadikan kewenangan pengisian jabatan sebagai ruang kompromi kepentingan politik dan kedekatan personal.
Menurut Kasim, masyarakat tidak membutuhkan kepala OPD yang sekadar memiliki hubungan dekat dengan kekuasaan. Yang dibutuhkan adalah pejabat yang kompeten, berintegritas, memahami persoalan, berani mengambil keputusan, dan mampu menunjukkan hasil kerja yang terukur.
“Yang menentukan memang bupati. Seleksi boleh dilakukan, panitia boleh bekerja, berbagai narasi profesionalisme boleh disampaikan. Tetapi jangan sampai semuanya hanya menjadi panggung prosedural untuk membenarkan keputusan yang sebenarnya sudah ditentukan dari awal,” tegas Kasim, Minggu (30/8).
Ia menilai, munculnya sejumlah pejabat lama yang kini menduduki posisi sekretaris maupun kepala bidang sebagai kandidat kepala dinas bukanlah persoalan sepanjang mereka memang memenuhi persyaratan dan memiliki rekam jejak yang layak.
Namun, Kasim mengingatkan agar senioritas, kedekatan, dan pengalaman panjang di birokrasi tidak otomatis dikonversi menjadi tiket menuju jabatan kepala OPD.
“Kalau memang orangnya kompeten, tunjukkan rekam jejaknya. Kalau memang terbaik, jelaskan apa prestasinya. Jangan hanya karena senior, dekat dengan pejabat tertentu, atau sudah lama berada dalam lingkaran birokrasi lalu dianggap otomatis layak memimpin OPD,” ujarnya.
Kasim mencontohkan calon pimpinan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Tiga nama yang diusulkan, menurutnya, memiliki pengalaman panjang dan memahami persoalan teknis di instansi tersebut.
Sementara pada Dinas Pendidikan, pejabat yang saat ini menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas kepala dinas juga dinilai memiliki pengalaman panjang di lingkungan Pemkab PPU serta senior dari sisi kepangkatan dan jabatan, meskipun belum memiliki pengalaman langsung di lingkungan Dinas Pendidikan.
Menurut Kasim, kondisi tersebut tetap harus diuji secara objektif.
“Kepala dinas bukan sekadar kursi untuk pejabat senior. Ini jabatan strategis. Salah memilih orang berarti mempertaruhkan kinerja satu OPD, bahkan bisa berdampak langsung terhadap masyarakat,” katanya.
Ia juga menyoroti munculnya isu mengenai kedekatan sejumlah calon dengan elite pemerintahan. Kasim menegaskan, isu tersebut belum tentu merupakan fakta. Namun, justru karena isu semacam itu terus muncul setiap kali terjadi mutasi atau pengisian jabatan, pemerintah daerah harus mampu membuktikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar berdasarkan meritokrasi.
“Isu kedekatan itu manusiawi muncul. Tetapi jangan dijawab hanya dengan bantahan. Jawab dengan kinerja, rekam jejak, kompetensi dan proses yang transparan. Kalau memang bersih, mengapa harus takut diuji publik?” tegasnya.
Kasim bahkan mengingatkan bahwa persoalan jabatan tidak boleh berhenti pada siapa yang mendapatkan kursi. Kepala OPD akan mengelola kewenangan, kebijakan dan anggaran yang menyangkut kepentingan masyarakat.
“Jangan sampai jabatan yang diberikan hari ini justru menjadi bom waktu bagi pejabat maupun kepala daerah di kemudian hari. Ketika kebijakan dan anggaran bermasalah, yang berhadapan bukan lagi tim sukses atau orang-orang di belakang layar, tetapi pejabat yang menandatangani dan menjalankan kebijakan,” katanya.
Karena itu, Kasim meminta Bupati PPU menutup ruang intervensi dari tim sukses, relawan politik, maupun kelompok kepentingan yang merasa memiliki jasa politik.
Menurutnya, utang politik tidak boleh dibayar dengan jabatan birokrasi.
“Bupati jangan mau diintervensi tim sukses. Mereka mungkin berjasa dalam kontestasi politik, tetapi kepala OPD bukan hadiah kemenangan politik. Jabatan birokrasi adalah milik negara dan rakyat, bukan milik tim sukses.”
Ia menegaskan, masyarakat PPU tidak membutuhkan pejabat yang pandai membangun kedekatan dengan penguasa, tetapi tidak mampu menyelesaikan persoalan di lapangan.
“Masyarakat tidak peduli siapa yang paling dekat dengan bupati. Masyarakat ingin jalan dibangun dengan benar, pendidikan diperbaiki, pelayanan publik berjalan, pembangunan tidak mangkrak, dan anggaran digunakan secara bertanggung jawab. Prestasi itulah yang harus menjadi ukuran, bukan kedekatan.”
Kasim meminta Bupati PPU berhati-hati dalam menentukan setiap nama yang akan dipercaya menduduki jabatan kepala OPD. Sebab, keputusan tersebut bukan hanya menyangkut karier seorang ASN, tetapi menentukan arah dan kualitas pemerintahan daerah.
“Jangan sampai seleksi hanya menjadi kosmetik birokrasi. Kalau keputusan sudah ditentukan berdasarkan selera dan kepentingan tertentu, lebih baik jangan jual narasi meritokrasi kepada publik,” sindirnya.
Ia berharap Bupati berani membuktikan bahwa pengisian kepala OPD di PPU benar-benar dilakukan berdasarkan kemampuan terbaik yang tersedia.
Sebab, kata Kasim, bupati memang memiliki kewenangan memilih. Tetapi kewenangan itu bukan cek kosong untuk memilih siapa saja yang disukai.
“Pada akhirnya publik akan menilai. Kalau pejabat yang dipilih mampu bekerja dan menghasilkan prestasi, masyarakat akan memberikan apresiasi. Tetapi kalau yang dikedepankan justru kedekatan dan kepentingan, maka jangan salahkan publik jika kemudian mempertanyakan: ini meritokrasi atau sekadar bagi-bagi kursi kekuasaan?”(red/dyt)
