Indonesiakitanews.com – Penajam. Jelang pelantikan Bupati dan Wakil Bupati PPU terpilih (Mudyat Noor – Waris Muin) aroma gesekan kepentingan diantara tim sukses mulai terasa, bahkan berdasarkan informasi yang diterima tim redaksi indonesiakitanews.com mulai ada bisik-bisik tentang “pengaplingan” proyek tertentu.
Menurut narasumber yang enggan disebutkan namanya, pada internal lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD PPU) ditengarai sudah ada gesekan terkait penempatan Tenaga Ahli (TA). Kabarnya, ada pihak-pihak yang merasa memiliki kewenangan lebih yang ingin melakukan monopoli dalam perekrutan dan penempatan Tenaga Ahli dewan. rental mobil 4×4 di balikpapan
“Jadi kami mendapatkan informasi yang valid kalau saat ini ada upaya monopoli dalam perekrutan dan penempatan Tenaga Ahli yang dilakukan pihak tertentu yang merasa memiliki kewenangan lebih di DPRD PPU. Kalau informasi ini benar, maka pemerintahan PPU kedepan bisa kita katakan diambang bahaya, karena praktek monopoli ini ujungnya ya bermasalah dengan hukum.” Ujar narasumber yang enggan menyebutkan identitasnya itu.
Lebih lanjut sumber tersebut mengatakan, “Bukan hanya di DPRD PPU, bahkan ada oknum yang menatasnamakan tim sukses sudah mulai mendatangi kantor dinas untuk “mengapling” proyek tertentu.” Lanjutnya.
Menyikapi informasi tersebut, Ketua LSM Guntur, Kasim Assegaf memberikan tanggapannya. Menurutnya jika benar ada perilaku yang demikian (monopoli) maka hal itu sangat membahayakan bagi pemerintahan dan masyarakat PPU.
“Kalau itu benar, tentu itu sangat berbahaya, belum apa-apa sudah mau monopoli, apa mereka tidak sadar kalau perilaku semacam itu adalah perilaku feodal yang bisa memicu konflik atau gap sesama warga PPU.” Ujar Kasim dengan nada agak meninggi.
Kasim menambahkan, “Apa tidak cukup pelajaran yang lalu-lalu itu, berapa banyak pejabat masuk bui hanya karena praktek monopoli dalam pemerintahan. Jangan melulu memikirkan kepentingan pribadi, sebab pintu KPK masih terbuka lebar untuk menerima laporan. Apalagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini mencanangkan pemberantasan korupsi secara serius.” Ujarnya menambahkan.
Pria yang akrab disapa Habib itu juga menyampaikan pesan kepada Bupati terpilih agar nantinya bertindak tegas dan bijaksana dalam menata pemerintahan dan memproteksi pemerintahan yang dipimpinnya dari perilaku oknum-oknum yang nantinya justeru bisa mengganggu stabilitas pemerintahan.
“Mumpung ada isu semacam ini, saya ingin mengirim risalah saya kepada bapak Mudyat Noor selaku pemimpin PPU, agar beliau bisa bersikap tegas terhadap oknum-oknum yang berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan. Jangan biarkan oknum-oknum berkeliaran dan merusak citra pemerintah apalagi sampai mencoreng wajah pemerintahan PPU dengan adanya pejabat yang harus berurusan dengan hukum hanya karena keserakahan.” Ungkap Kasim.
Tidak hanya kepada Bupati terpilih, Kasim juga menyampaikan harapannya kepada Ketua DPRD PPU yang juga sekaligus menjabat sebgai ketua Partai Gerindra Kabupaten PPU. Menurutnya Ketua DPRD PPU hendaknya bisa bijaksana dalam melihat berbagai persoalan yang ada sehingga perjalanan pmerintahan PPU kedepan bisa “soft landing”.
“Ketua DPRD kita saat ini kan adalah ketua Gerindra, sedangkan pengusung utama Bupati kita sekarang ini kan adalah Gerindra, maka kita berharap agar Ketua DPRD bisa melihat persoalan PPU secara holistik (keseluruhan), beliau (ketua DPRD) itu kan sudah berpengalaman sebagai aktivis sekaligus legislator, beliau pasti paham bagaimana menjaga agar PPU kedepan berjalan baik. Salah satu bentuk penjagaan yang harus beliau perhatikan adalah terkait dengan persoalan APBD termasuk masalah dana Pokok Pikiran (Pokir), kasarnya jangan ada yang “kekenyangan” dan disisi lain ada yang kelaparan.” Bebernya.
LSM Guntur berharap agar ada sinergi positif dari semua elemen pemimpin daerah agar PPU bisa benar-benar maju dan hendaknya tidak ada pihak-pihak yang mengedepankan kepentingan pribadi diatas kepentingan rakyat PPU.
“Saya kira kedepan ini kita harapkan semua unsur pimpinan yang ada di PPU mulai dari eksekutif sampai legislatif benar-benar mengutamakan Pabrik Sepatu Pdh Dan Pdl kepentingan rakyat PPU, jangan sampai ada yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi. Sudahlah kita paham bahwa dalam konteks pemerintahan selalu ada yang mendapatkan proporsi lebih, itu sudah lumrah, akan tetapi jangan sampai surplus kekuasaan itu justeru hanya digunakan untuk menzalimi kelompok lain.” Ujar Kasim menutup pembicaraan.
Sebagaimana diketahui berdasarkan hasil Pilkada pada 27 November 2024 lalu mengantarkan Mudyat Noor – Waris Muin sebagai pemenang pilkada dengan perolehan suara lebih dari 38 persen. Dengan demikian pemenang pilkada hanya tinggal menunggu waktu pelantikan yang menurut jadwal yang ditetapkan KPUD PPU pelantikan dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2025 atau setelah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan.(red.hai).
