Indonesiakitanews.com – Penajam – Mutasi dan rotasi jabatan yang dilakukan oleh Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor beberapa waktu lalu dinilai membawa harapan baru bagi masyarakat Kabupaten PPU. Kebijakan tersebut dianggap sebagai langkah awal pembenahan birokrasi, meskipun sebagian kalangan masih menilai formasi jabatan pada gerbong mutasi sesi pertama belum sepenuhnya memuaskan.
Di tengah berbagai tanggapan tersebut, kini beredar kabar bahwa Pemerintah Kabupaten PPU akan kembali melakukan mutasi pejabat dalam waktu dekat. Informasi yang dihimpun media ini dari sejumlah sumber menyebutkan bahwa mutasi sesi kedua diperkirakan berlangsung pada periode Maret hingga April mendatang dan akan menyasar pejabat di tingkat pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya posisi kepala dinas.
Menanggapi isu tersebut, Ketua LSM Guntur, Kasim Assegaf, menyatakan dukungannya terhadap rencana mutasi pejabat di level kepala dinas. Menurutnya, masyarakat justru menaruh perhatian besar pada perombakan di posisi strategis tersebut.
“Inti dari mutasi yang ditunggu masyarakat sebenarnya ada pada posisi kepala dinas. Sebagian besar kepala dinas yang ada sekarang sudah cukup lama menjabat sehingga sangat mungkin terjadi kejenuhan. Karena itu penyegaran menjadi hal yang wajar dan diperlukan,” ujarnya.
Kasim juga mengingatkan agar pelaksanaan mutasi sesi kedua dapat dilakukan dengan lebih matang. Ia menilai mutasi tahap pertama sempat memantik ketidakpuasan sejumlah pihak sehingga perlu menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah.
Menurutnya, dalam mutasi berikutnya Bupati PPU diharapkan lebih mengakomodasi putra-putri daerah yang memiliki kapasitas dan memenuhi persyaratan jabatan, baik dari segi kepangkatan, pendidikan maupun kemampuan intelektual.
“Kami berharap mutasi berikutnya bisa memberikan ruang yang lebih besar bagi putra daerah yang memang layak dan memenuhi syarat. Banyak sumber daya manusia di PPU yang kompeten dan siap mengemban tanggung jawab,” katanya.
Lebih lanjut, Kasim menilai sistem meritokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten PPU selama ini belum berjalan secara optimal. Karena itu, ia berharap kepemimpinan Bupati Mudyat Noor sebagai figur pemimpin muda dapat menjadi momentum untuk menghidupkan kembali prinsip meritokrasi dalam pengisian jabatan birokrasi.
Ia menegaskan bahwa mutasi pejabat seharusnya tidak hanya dipandang sebagai pergeseran posisi, melainkan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.(red*
