Indonesiakitanews.com – Samarinda. Samarinda, 6 Mei 2025. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda dari Fraksi Demokrat, Sri Puji Astuti, menyoroti isu kesenjangan sosial yang masih terlihat di tengah meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Samarinda pada tahun 2023 menunjukkan capaian positif, yakni sebesar 7,68% secara year-on-year (y-on-y), melebihi rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur yang sebesar 5,29% .
Namun, menurut Sri Puji Astuti, pertumbuhan ekonomi tersebut belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Berdasarkan data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang terus diperbarui setiap enam bulan oleh Dinas Sosial dan Dinas Kominfo Samarinda, jumlah penduduk miskin yang terdata mencapai sekitar 41.890 jiwa, atau sekitar 4,81% dari total penduduk Kota Samarinda .
“Yang tercatat dalam data itu adalah mereka yang memiliki NIK Kota Samarinda. Sementara di lapangan, banyak terlihat ketimpangan yang justru muncul dari pendatang luar daerah yang belum terdata secara administrasi,” jelasnya.
Ia menyoroti keberadaan pengamen, pengemis, dan masyarakat urban miskin lainnya yang beraktivitas di titik-titik keramaian seperti simpang empat Lembuswana dan kawasan hiburan. Sebagian besar dari mereka tidak terdaftar dalam sistem kependudukan resmi, sehingga tidak masuk dalam cakupan program bantuan sosial.
Sri Puji juga menegaskan bahwa penanganan terhadap kondisi ini menjadi tanggung jawab bersama. Pemerintah melalui Satpol PP secara berkala melakukan penertiban dan pemulangan terhadap warga pendatang yang tidak memiliki identitas kependudukan resmi.
Namun, fenomena mereka kembali setelah satu atau dua minggu tetap menjadi kendala yang belum tuntas.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Kota Samarinda memiliki sistem sosial berbasis komunitas, seperti Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) di setiap kelurahan yang berjumlah 5–10 orang per kelurahan, serta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di 10 kecamatan.
Mereka bekerja sama dengan RT dan Dasawisma untuk mendata warga miskin dan mendorong tertib administrasi.
“Masalahnya, banyak dari mereka yang terus berpindah-pindah tempat tinggal, sehingga sulit untuk dijangkau secara sistematis. Ini juga yang menyebabkan kekumuhan di kota tidak mudah diurai,” ujar Sri Puji.
Ia menegaskan bahwa DPRD akan terus mendorong peningkatan koordinasi antar instansi serta memperkuat pendataan dan kebijakan sosial yang inklusif.(red.mar)
