Indonesiakitanews.com – Penajam. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto mengeluarkan kebijakan pemangkasan anggaran dalam rangka efisiensi terhadap semua kementerian dan lembaga serta transfer ke daerah.
Pemangkasan anggaran tersebut diketahui hingga sebesar Rp 306,69 triliun pada 2025. Target tersebut tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, pemangkasan atau efisiensi anggaran tersebut guna mensukseskan beberapa program prioritas yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo yaitu program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program hilirisasi. Akibat dari kebijakan tersebut, berbagai program yang telah disiapkan oleh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah harus disusun ulang.
Yang paling terdampak dari pemangkasan anggaran tersebut adalah pemerintah daerah khususnya daerah dikawasan tengah dan timur Indonesia tidak terkecuali Kalimantan Timur dan lebih khusus lagi Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Pemerintah daerah harus memutar otak untuk bisa mensiasati berbagai program pembangunan yang telah disiapkan.
Ketua LSM Guntur, Kasim Assegaf memberikan tanggapannya terhadap pemangkasan anggaran dimaksud. Menurutnya, daerah tidak selalu harus mengamini keputusan pusat seratus persen.
“Kita tahu bahwa kebijakan anggaran adalah hak pusat, akan tetapi kita didaerah juga harus mengambil langkah negosiasi berdasarkan berbagai rasio, misalnya rasio kondisi infrastruktur. Kaltim dan dan daerah lainnya diluar pulau Jawa tidak bisa disamakan dengan pulau Jawa. Kalau di Jawa kan infrastrukturnya sudah 90 persen bagus, kita di Kaltim ini apalagi di PPU masih butuh pembangunan infrastruktur.” Ungkapnya.
Ia menambahkan, “Pemerintah daerah harus melakukan upaya renegosiasi terkait pemangkasan anggaran ini, jangan sampai kita tidak melakukan upaya renegosiasi dengan pusat, karena ini demi kemaslahatan masyarakat daerah.” Tambahnya. dijual rumah kota baru parahyangan
Kasim menjelaskan, mendukung kebijakan Presiden tidak harus mengorbankan kepentingan masyarakat daerah.
“Pusat harus disadarkan, masih banyak daerah atau kawasan yang terisolir karena kondisi infrastruktur yang tidak memadai. Bagaimana perekonomian bisa bertumbuh kalau mobilitas masyarakat terhambat karena kondisi jalan yang tidak dapat dilalui, apalagi ketika musim hujan seperti sekarang, kasian masyarakat, harus melewati jalan berlumpur dan kadang harus menerjang banjir. Jadi kita dukung program Presiden tapi apa gunanya jika program itu justeru menyusahkan masyarakat dalam jangka panjang.” Jelas pria yang akrab disapa Habib itu.
Menurutnya, kedepan Bupati PPU harus bisa membangun komunikasi ke pusat agar sekalipun ada pemangkasan tetapi tidak mengalami pemangkasan signfikan.
“Tugas berat bagi Bupati kita diawal masa jabatan ini, beliau harus melakukan negosiasi ke pemerintah pusat terkait pemangkasan anggaran, artinya, Bupati dihadapkan pada setidaknya beberapa permasalahan seperti masalah THL yang tetap harus dicarikan solusi alternatifnya, kemudian masalah infrastruktur daerah yang perlu dan mendesak untuk dibangun dan mensukseskan program Presiden terutama MBG. Ini akan bergantung pada kemampuan Bupati kita dan DPRD dalam melakukan komunikasi dan negosiasi dengan pusat.” Ujarnya. Harga Website Toko Online
Kasim berharap Bupati dan DPRD bisa bersama-sama untuk memperjuangkan hak-hak daerah yang terkebiri oleh keputusan pusat yang sangat ambisius dan verdampak buruk bagi daerah.
“Bagaimanapun pemangkasan anggaran ini akan berdampak sangat buruk terhadap pembangunan daerah. Jadi Bupati dan DPRD tidka boleh diam saja, bayangkan kalau kebijakan pemangkasan anggaran ini berjalan terus selama lima tahun, akan jadi apa negara kita ini. Akan jadi apa daerah kita, pembangunan mangkrak, infrastruktur amburadul dan akhirnya negara hanya melaksanakan program-program ambisius yang dalam jangka panjang akan tidak baik bagi daerah.”
“Makan Bergizi Gratis untuk anak sekolah, bagus, hilirisasi bagus, tapi ketika anggaran daerah dipangkas, pembangunan tidak berjalan, bagaimana ekonomi tumbuh. Jadi sekali lagi Bupati dan DPRD harus memikirkan ini secara serius.” Pungkasnya.(red.hai).
