Indonesiakitanews.com – Penajam. Di tengah pertumbuhan pariwisata berkelanjutan, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menghadapi tantangan dalam pembebasan lahan untuk pengembangan Wisata Mangrove. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten PPU, Raup Muin, mengungkapkan bahwa topik tersebut belum dibahas secara mendalam. Namun, isu mengenai Mangrove telah mendapatkan perhatian yang signifikan, tidak hanya di tingkat lokal tetapi juga nasional.
“Masalah ini sudah menjadi perhatian luas, dan kami harus menanganinya dengan hati-hati,” ujarnya.
Sesuai dengan rencana pengembangan wisata yang berkelanjutan, Raup menegaskan bahwa setiap kegiatan pembukaan lahan harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. “Tidak ada aktivitas yang dapat dilakukan tanpa memperhatikan regulasi yang berlaku. Ini penting untuk menjaga keseimbangan ekologis dan kepatuhan hukum,” jelasnya.
Pembahasan lebih lanjut mengenai rencana ini akan diintegrasikan ke dalam Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang akan menjadi landasan hukum dan pedoman dalam proses pembebasan lahan.
Dalam sebuah wawancara terpisah, ahli lingkungan dari Universitas Kalimantan, Dr. Sari Murni, menyoroti pentingnya kawasan mangrove. “Kawasan mangrove tidak hanya penting untuk ekosistem lokal, tetapi juga sebagai benteng alami terhadap abrasi dan perubahan iklim,” paparnya.
Keputusan untuk membebaskan lahan untuk jasa pembuatan website kampus pengembangan wisata ini dipandang sebagai langkah yang dapat membawa manfaat ekonomi sambil menjaga kelestarian alam.
“Kami berharap ini akan menjadi model pengembangan wisata yang bisa ditiru oleh wilayah lain,” tambah Raup.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah PPU berencana untuk mengadakan pertemuan lanjutan dengan pemangku kepentingan untuk membahas detail implementasi proyek ini dalam beberapa minggu mendatang. (ADV/HUMAS DPRD PPU/HAI)
