Indonesiakitanews.com – Penajam. “Badai” pemotongan anggaran melalui efisiensi anggaran ternyata tidak hanya berdampak bagi pembangunan berbagai infrastruktur, tetapi juga berakibat langsung terhadap stabilitas sosial masyarakat di daerah terutama daerah-daerah diluar pulau Jawa tidak terkecuali Kabupaten Penajam Paser Utara.
Pasca pemangkasan anggaran kabupaten PPU sebesar 308 miliar rupiah, situasi fiskal daerah semakin memprihatinkan dan tarik ulur kepentingan antara OPD dengan OPD, Eksekutif dengan Legislatif pun terjadi. Bahkan, banyak pihak mensinyalir adanya dominasi lembaga tertentu terkait anggaran termasuk Pokir dewan yang dikabarkan menolak untuk dipangkas dengan alasan aspirasi dari masyarakat.
Masalahnya adalah, Eksekutif menjadi kesulitan dalam melaksanakan program. Ironisnya, ditengah masyarakat terutama pengusaha lokal terjadi kegamangan terkait dengan keberlanjutan pembangunan.
Dalam situasi yang tidak menentu seperti ini, kondisi daerah semakin diperparah dengan adanya keributan di kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten PPU. Keributan ini bukan pertama kali, namun kali ini nampak terlihat aneh, sebab tiba-tiba melibatkan 1 regu (12 orang) anggota TNI berseragam lengkap.
Ketua LSM Guntur, Kasim Assegaf memberikan responnya terhadap kondisi daerah. Menurutnya, Kondisi daerah saat ini memang sedang tidak baik-baik saja sebab perekonomian masyarakat semakin lesu akibat dari banyaknya proyek yang ditunda dan proses lelang yang hingga kini banyak yang belum dilaksanakan.
Kasim juga mengaku menyayangkan adanya keterlibatan TNI dalam keributan yang terjadi di kantor ULP beberapa hari lalu, menurutnya hal itu menunjukkan adanya ketidakberesan dalam proses pelaksanaan lelang.
“Kita tahu daerah ini sedang tidak baik-baik saja, ada semacam ketidakstabilan sosial pasca pemangkasan anggaran, kita juga melihat adanya dominasi legislatif dengan pokir yang tidak mau dipangkas, tapi yang paling mengherankan adalah, kok bisa ada aparat TNI degan seragam lengkap sampai 1 regu, datang ke kantor ULP bersama kontraktor dan membuat kegaduhan, kita patut bertanya, apakah sekarang TNI sudah jadi beking para kontraktor ? disisi lain kita juga bertanya, apa masalah dengan proses lelang proyek di ULP sehingga sampai menimbulkan kegaduhan ? atau jangan-jangan ada pengaturan pemenang lelang disana sehingga memancing keributan ?, ini semua harus jadi perhatian kita bersama,” Ujar Kasim.
Kasim menambahkan, “Kami dari LSM Guntur akan menyurati Pangdam untuk meminta klarifikasi terkait keterlibatan oknum TNI dalam kegaduhan di ULP, kita mau tahu apakah itu adalah perintah atasan atau itu langkah oknum diluar prosedur, Ini tidak boleh didiamkan, karena kita tidak ingin ini jadi preseden, hari ini bawa TNI, besok bawa Brimob, Preman dan lainnya,” ujarnya menambahkan.
Kasim menghimbau, agar aparat penegak hukum dan keamanan agar tidak masuk dalam ranah yang bukan tupoksi mereka. Sebab hal itu bisa menimbulkan gejolak sosial ditengah masyarakat.(red.hai).
