Indonesiakita-news.com – Jakarta – Hubungan antara Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung disebut-sebut tengah mengalami ketegangan serius dalam beberapa pekan terakhir. Sejumlah sumber menyebut, salah satu pemicu utama adalah penetapan Brigjen Pol. Lalu Muhammad Iwan Mahardan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Kejaksaan Agung.
Brigjen Lalu merupakan pejabat di Badan Gizi Nasional (BGN) yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Hukum dan Humas BGN. Penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung menuduh yang bersangkutan berperan dalam pengaturan perusahaan pemasok food tray atau ompreng untuk kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program MBG.
Namun, sejumlah kalangan internal Polri dikabarkan mempertanyakan proses penetapan tersangka tersebut. Sumber yang mengetahui dinamika hubungan kedua institusi menyebut tidak adanya koordinasi awal dengan Polri sebelum penetapan tersangka dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap hubungan kelembagaan yang selama ini dibangun dalam penegakan hukum lintas institusi.
Meski demikian, secara resmi Polri menyatakan menghormati dan mendukung proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung. Kadiv Humas Polri bahkan menegaskan tidak ada perlindungan terhadap anggota yang terbukti melakukan tindak pidana.
Ketegangan disebut semakin meningkat setelah muncul pemeriksaan dan penelusuran terhadap sejumlah dapur MBG yang dikelola atau didampingi personel kepolisian di berbagai daerah khususnya Jawa Tengah. Sejumlah perwira menilai langkah tersebut sebagai upaya mencari-cari kesalahan administratif dalam pendirian dan operasional dapur MBG yang selama ini dibangun untuk mendukung program prioritas pemerintah.
Menurut sumber yang mengikuti perkembangan perkara, sebagian personel Polri memandang pendekatan penyelidikan yang dilakukan jaksa tidak hanya menyasar dugaan korupsi pengadaan barang, tetapi juga merembet pada aspek teknis penyelenggaraan SPPG di lapangan. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa persoalan hukum di tingkat pusat dapat berdampak pada operasional dapur MBG di daerah.
Situasi tersebut memiliki kemiripan dengan sejumlah gesekan institusional yang pernah terjadi antara aparat penegak hukum pada masa lalu. Dalam beberapa kasus besar, perbedaan pendekatan penanganan perkara antara lembaga penegak hukum kerap berkembang menjadi persaingan kewenangan yang berdampak pada hubungan kelembagaan. Bedanya, konflik kali ini terjadi di tengah pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang merupakan salah satu program strategis nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pengamat hukum menilai komunikasi dan koordinasi antarlembaga menjadi faktor penting untuk mencegah eskalasi konflik. Mereka mengingatkan bahwa penegakan hukum terhadap dugaan korupsi harus tetap berjalan, namun tidak boleh mengganggu keberlangsungan pelayanan publik, termasuk operasional SPPG yang menjadi ujung tombak distribusi makanan bergizi bagi masyarakat.
Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi yang menyebut adanya konflik terbuka antara Polri dan Kejaksaan Agung. Namun berbagai perkembangan pasca-penetapan Brigjen Lalu Muhammad Iwan Mahardan sebagai tersangka hingga penetapan Febri Adriansyah (eks Jampidsus) menunjukkan adanya ketegangan yang terus menjadi perhatian publik dan berpotensi memengaruhi hubungan kedua institusi penegak hukum terbesar di Indonesia.
Editor : Sumarno
Sumber : Berbagai sumber
