Indonesiakitanews.com – Penajam. Pergantian dan mutasi pejabat dilingkungan pemerintahan tentu adalah sesuatu yang lumrah terjadi. Pergantian, mutasi maupun rotasi dalam struktur pemerintahan baik tingkat pusat maupun tingkat daerah dipandang sebagai sesuatu yang strategis dalam rangka pelaksanaan visi – misi pemimpin termasuk pemimpin daerah dalam hal ini Gubernur, Bupati dan Walikota tidak terkecuali Penajam Paser Utara (PPU).
Sehubungan dengan mutasi jabatan khususnya di daerah, isu ini selalu saja menjadi perhatian publik, sebab dari mutasi tersebut dapat “dibaca” arah kebijakan seorang pemimpin daerah.
Dalam konteks adanya mutasi jabatan, baru-baru ini beredar kabar yang cukup santer baik di internal pegawai maupun dikalangan masyarakat, bahwa Bupati PPU, Mudyat Noor akan melakukan mutasi jabatan pada struktur pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Merespon adanya informasi terkait mutasi jabatan di Pemkab PPU, Ketua LSM Guntur Kasim Assegaf memberikan pernyataannya.
“Normal saja saya kira, itu kan kewenangan penuh seorang Bupati selaku kepala daerah dan saya pikir siapapun harus menghormati keputusan Bupati jika memang nantinya terjadi mutasi pada sejumlah OPD yang ada di PPU,” ungkapnya.
Ia menambahkan, “Beliau ini kan kepala daerah yang beru dilantik beberapa bulan lalu, jadi sangat wajar jika beliau melakukan mutasi, rotasi atau apapun namanya, siapapun pemimpinnya pasti akan melakukan perubahan struktural, kan Bupati perlu orang-orang yang bisa menerjemahkan visi misi nya dalam bentuk program kerja, apalagi kalau kita lihat struktur yang ada sekarang ini ya memang merupakan struktur lama yang perlu penyegaran,” tambahnya.
Sekalipun hal itu diakui sebagai kewenangan mutlak Bupati, namun Kasim juga menyampaikan beberapa catatan dalam hal mutasi yang menurut informasi dari sumber terpercaya akan dilakukan pada bulan Mei mendatang.
“Saya tekankan sekali lagi, bahwa mutasi itu adalah hak prerogatif dari seorang Bupati, tetapi sebagai bagian dari elemen masyarakat PPU yang peduli dan cinta terhadap daerah ini, saya hanya ingin mengingatkan kepada pak Bupati agar dalam penempatan pejabat diposisi tertentu benar-benar memperhatikan aspek kompetensi, kenapa ini menjadi titik tekan saya, karena tidak sedikit kita temukan karakter pejabat yang sifatnya Asal Bapak Senang (ABS), kasarnya penjilat lah, ujung-ujungnya nanti banyak masalah di dinas yang dipimpinnya dan merepotkan pak Bupati, jadi saya kira asas kompetensi, profesionalitas dan integritas harus menjadi landasan utama dalam menempatkan seseorang pada jabatan tertentu,” bebernya.
Kasim yang juga akrab disapa Habib itu mengatakan, bahwa pihaknya akan terus mendukung semua program pemerintah daerah sepanjang bermuara pada kepentingan dan kemaslahatan masyarakat PPU, namun disaat yang bersamaan, dirinya juga tidak akan segan untuk memberikan kritik jika ada kebijakan yang dianggap kurang atau bahkan tidak berorientasi terhadap kemajuan PPU.
“Kami sudah bertemu pak Bupati beberapa waktu lalu, kami melihat bahwa beliau adalah seorang yang visioner, akan tetapi sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan yang memiliki fungsi sosial kontrol, kami juga tentu akan tetap kritis terhadap kebijakan yang sekiranya kurang tetap dan berpotensi merugikan daerah dan masyarakat PPU,” tegasnya.(red.hai)
