Indonesiakitanews.com – Penajam – Di tengah krisis keuangan daerah sebagai dampak dari kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat, keberlanjutan pembangunan daerah kini dinilai sangat bergantung pada kemampuan kepala daerah dalam mengelola sumber daya yang tersedia. Situasi ini menuntut adanya kepemimpinan yang adaptif dan inovatif agar roda pembangunan serta pemulihan ekonomi daerah tetap berjalan.
Kepala daerah, termasuk Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, dituntut untuk melakukan berbagai langkah akseleratif guna mendorong pembangunan infrastruktur sekaligus memperkuat fondasi ekonomi daerah. Namun, hal tersebut dinilai belum sepenuhnya terlihat di Kabupaten PPU.
Ketua LSM Guntur, Kasim Assegaf, menilai bahwa dalam kurun waktu lebih dari satu tahun terakhir, belum tampak adanya daya juang yang signifikan dari pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan. Menurutnya, sejauh ini pemerintah daerah hanya berfokus pada pengelolaan anggaran yang tersedia tanpa diiringi dengan upaya mencari terobosan baru yang lebih progresif.
“Kita belum melihat adanya solusi alternatif yang konkret. Pembangunan seolah berjalan apa adanya, tanpa inovasi kebijakan yang mampu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Kasim.
Lebih lanjut, Kasim menekankan bahwa dalam kondisi fiskal yang terbatas, kemampuan lobi kepala daerah menjadi faktor yang sangat krusial. Ia menilai bahwa peluang untuk mendapatkan alokasi anggaran dari berbagai kementerian sebenarnya terbuka, namun hingga kini belum terlihat hasil nyata dari upaya tersebut.
“Seharusnya kepala daerah aktif membangun komunikasi dengan pemerintah pusat. Banyak program kementerian yang bisa diakses untuk kepentingan pembangunan daerah, tetapi realisasinya belum kita lihat,” tambahnya.
Selain itu, Kasim juga menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah. Meski demikian, ia tetap menegaskan bahwa inisiatif utama harus datang dari kepala daerah melalui kebijakan yang terarah dan strategis.
Sebagai solusi, Kasim menyarankan agar pemerintah daerah segera membentuk tim khusus yang bertugas mencari alternatif pendanaan pembangunan, baik melalui lobi anggaran kementerian maupun skema pembiayaan lainnya. Ia menilai langkah ini penting untuk membuka ruang inovasi dalam menghadapi keterbatasan fiskal.
Kasim juga mencontohkan langkah yang disebutnya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang menurut informasi yang diterimanya berani mengambil kebijakan meminjam anggaran untuk mendukung pembangunan dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi daerah.
Kondisi krisis fiskal saat ini semestinya menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk keluar dari pola kerja konvensional menuju pendekatan yang lebih progresif dan solutif. Tanpa keberanian mengambil langkah strategis dan inovatif, dikhawatirkan pembangunan daerah hanya akan berjalan stagnan, sementara kebutuhan masyarakat terus meningkat. Di tengah keterbatasan anggaran, publik kini menunggu bukan sekadar pengelolaan rutin, melainkan terobosan nyata yang mampu menggerakkan perubahan dan menghadirkan arah baru bagi pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara.(red.dyt).
